Portal Berita Hari Ini

Projo Sibolga Minta Ke Presiden Joko Widodo Bersihkan Mafia PCR di Tubuh Pemerintah

Sibolga, Nusantaratop – Relawan Projo hingga kini dengan getol-getolnya meminta Presiden RI Jokowidodo untuk sesegera menghilangkan pengaruh mafia PCR di pemerintahan.

Sejumlah relawan diberbagai daerah termasuk provinsi Sumatera Utara, turut memberkan mafia PCR yang masih bercokol dipemerintahan.

Ketua Projo Kota Sibolga Michael Simorangkir mengatakan maraknya mafia PCR  diketahui adanya aturan harga PCR yang tumpang tindih dan gonta-ganti pada moda transportasi udara, darat, dan laut.

“Terkadang dihapus untuk pesawat udara, tapi diberlakukan di transportasi darat, maupun laut. Tentunya ini membingungkan rakyat,” katanya, terhadap Nusantaratop via seluler, Selasa (2/11/2021).

Menurut Michael, kebijakan yang berubah-ubah itu jelas nyata adanya permainan harga oleh mafia PCR. “Itu sudah jelas mengarah ke perbuatan mafia PCR,” ujarnya.

Projo Kota Sibolga Saat Bersama Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dalam rangka meninjau pelaksanaan Gerakan Nasional Vaksinasi di Sumatera Utara (Foto Instagram)

 

Ia pun meminta terhadap Presiden Jokowidodo agar membersihkan mafia PCR yang masih berkeliaran di tubuh pemerintahan.

“Kita meminta terhadap Presiden kita bapak Jokowidodo agar mafia PCR dari yang masih berkeliaran di tubuh Pemerintah dibersihkan,” harap Ketua Projo Kota Sibolga.

“MK memutuskan tidak ada yg kebal hukum bagi siapa pun penyelenggara negara yang didapati menyalahgunakan wewenang jabatannya,” pungkas Simorangkir.

Dari pemaparan tersebut disimpulkan Projo Sibolga sampaikan 3 poin yakni :

1. Bersihkan pengaruh Mafia PCR dari Pemerintah;

2. MK memutuskan tidak ada yg kebal hukum bagi siapa pun penyelenggara negara yg didapati menyalahgunakan wewenang;

3. Kebijakan berubah ubah bikin rakyat bingung.

Sebelumnya, Ketua Satgas Nasional Gerakan Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP PROJO Panel Barus membeberkan adanya permainanan mafia PCR yang aturannya gonta-ganti hingga membingungkan dan merugikan rakyat Indonesia.

“Presiden Jokowi dapat segera bertindak. Beliau tahu mana kardus, mana kayu jati,” tegas Panel Barus dalam keterangan tertulisnya, Senin 1 November 2021.(red)

Editor : Pahotan

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.