Portal Berita Hari Ini

Bawaslu Sumut Gelar Sosialisasi Dugaan Pelanggaran Pendaftaran Verifikasi Administrasi

Medan, Nusantaratop – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Bawaslu Sumut) sosilaisasi terhadap Partai Politik tentang laporan dugaan pelanggaran pada tahapan pendaftaran Verifikasi Administasi, di Le Polonia Hotel, Kota Medan (Kamis, 8/9/2022).

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan penyelesaian sengketa tahap proses administarsi kewenangannya ada di Bawaslu.

“Jenis-jenis permasalahan hukum pemilu yang dihadapi yakni pelanggaran pemilu, temasuk pelanggaran kode etik, pelanggaran administarasi pemilu, tindak pidana pemilu. Sedangkan untuk sengketa termasuk, sengketa pemilu, sengketa TUN pemilu, dan perselisihan hasil pemilu,” kata Syafirda.

Ia menyampaikan  Bawaslu Sumut telah menerima sejumlah pengaduan pada proses adminitrasi pendaftaran parpol. “Hingga kini kami telah menerima sebanyak 79 pengaduan yang tercatut nama sebagai Parpol,” kata Syarida terhadap pengurus Parpol.

Masih kata Ketua Bawaslu Sumut, status pengadu ke Bawaslu itu termasuk penyelenggara Pemilu, ASN dan Masyarakat. Terkait hal itu, Syafrida menambahkan untuk mengetahui lebih jauh administarsi parpol, pihaknya tidak dapat mengakses user untuk login ke Sipol Parpol dan Sipol KPU.

“Kami hanya dapat memantau, tidak bisa masuk kedalam sipol tersebut,” jelas Syafrida.   

Dijelaskan Ketua Bawaslu Sumut, pelanggaran administratife Pemilu dilakukan dengan acara biasa dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari, sedangkan acara cepat diselesaikan dalam jangka waktu 2 hari.

Ketua Bawaslu Sumatera Utara Syafrida R Rasahan (tengah), Saat Foto bersama dengan Pengurus Parpol PKP Sumut (Kanan), dan Garuda (kiri) Yang Siap bertarung Menjadi calon Peserta pemilu 2024

Sementara itu, Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumut Herdi Munthe, SH, MH menyampaikan sebab akibat dikeluarkannya  keputusan KPU, KPU provinsi hingga KPU Kabupaten/Kota.

“Ruang lingkup dan objek sengeketa proses pemilu, terbagi dua yakni satu, sengekta antar peserta disebabkan hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta pemilu lain. Yang kedua, sengketa antara peserta dengan penyelenggara disebabkan hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan  KPU, KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten/Kota,” terangnya.

Herdi memaparkan jangka waktu penyeselsaian sengketa , bawaslu hanya menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelsesaian sengketa proses pemilu paling lama  12 hari kerja sejak deregister permohonan yang diajukan pemohon

“Perhitungan 12 hari kerja penyelesaian sengketa proses pemilu terhitung sejak permohonan deregister hingga dibacakan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu,” imbuhnya.

Herdi Munthe menjelaskan berdasarkan Pasal 8 Perbawaslu 18 tahun 2017, termohon itu termasuk pihak KPU, Parpol Peserta Pemilu, Caleg dan Paslon

Pihak Bawaslu juga menyampaikan bagaimana jika masyarakat mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu. “Waktu paling lambat 7 hari jam kerja sejak diketahui atau ditemukannya pelanggaran. Pelapor WNI yang punya hak pilih, pemantau pemilihan (terakreditasi di bawaslu). Laporan itu memuat berupa identitas pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian,uraian kejadian, saksi, dan bukti”.

9 DASAR HUKUM YANG DI PAMPANGKAN BAWASLU

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 3 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi,Dan Penetapan Partal Polluk Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilu

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

6. Putusan MK No. 55/PUU-XVIU2020 Menerangkan bahwa keberadaan partai politik yang telah lulus verifikas pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual

7. Peraturan KPU No 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelengaaraan Pemilu Tahun 2024

8. Peraturan KPU No 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan DPRD

9. Kpts.KPU RI 260 dan 292 Tahun 2022 10.SE Bawaslu RI No.16 dan 19 Tahun 2022. (*)

Editor : Pahotan Hutagalung

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.