Portal Berita Hari Ini

Kemenkumham RDP Dengan DPR RI  Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden

Jakarta, Nusantaratop – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)  Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan  pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bukan untuk membatasi kritik, melainkan karena setiap orang memiliki hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya.

“Pasal ini sebagai penegas batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab,” kata Yasonna, dalam

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, dalam membahas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tentang pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Rabu (09/06/2021), di Kompleks Parlemen,  Gedung DPR Jakarta .

Dilansir dari situs resmi Kemenkumham, Kamis (10/6/2021) RUU KUHP menjadi bagian dari prolegnas reformasi sistem peradilan pidana terbaru.

Menkumham juga menjelaskan sejumlah pengawasan keimigrasian, antisipasi gelombang masuknya pekerja migran, penanganan kondisi over-crowded di lembaga pemasyarakatan.

Yassona juga memarparkan tentang peredaran narkotika di lapas, serta tata kelola kinerja sumber daya manusia di Kemenkumham juga dilaporkannya dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Adies Kadir tersebut.

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.