Portal Berita Hari Ini

GBN Sumut Turut Menggemakan PPKM Darurat di Kota Medan

Medan, Nusantaratop – Dukungan dari Kalangan Organisasi Kemasyarakatan atas kebijakan pemerintah dalam pemutusan penyebaran COVID -19 mulai menggema di Kota Medan.

Kebijakan itu berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat khususnya Kota Medan. Dimana Medan menjadi salah satu Kota yang mendapat perpanjangan PPKM Mikro di luar Jawa-Bali.

Ketua DPD Gema Batak Nusantara (GBN) Sumatra Utara Hakrin Marbun, ST mengatakan GBN kini tengah bersiap mendukung program kegiatan Pemerintah tentang PPKM Darurat, khususnya di Kota Medan yang mulai dilaksanakan, pada Senin 12 Juli 2021, sampai 20 Juli 2021

“Menghimbau kepada seluruh kader dan simpatisan GBN, khusunya kota Medan, untuk mendukung program pemerintah, mematuhi Prokes memutus penyeran COVID di Kota Medan,” kata Hakrin dalam tayangan videonya, Senin (12/7/2021).

Penasehat GBN Sumut Ir Juliski Simorangkir MM juga mengapresiasi dan meberikan jempol atas langkah-langkah ajakan yang dilakukan oleh GBN Sumut. ” Mantap,” tulis Juliski dalam pesan singkat menaggapi video dukungan tersebut.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat di Kota Medan tengah dimulai Senin 12 hingga 20 Juli 2021.

Hal itu sesuai dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan nomor 443.2/6134 yang ditandatangani Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Dalam surat edaran disebut kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online.

Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75 persen WFH dan 25 persen WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

“Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen WFH,” tulis dalam surat edaran itu.

Pelaksanaan pada sektor esensial dapat beroperasi dengan ketentuan batas maksimal 50 persen staf untuk di lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Serta 25 persen untuk pelayanan adminitrasi perkantoran guna mendukung operasional.

“Esensial pada sektor pemerintahan memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen maksimal WFO dengan protokol kesehatan secara ketat,” tulisnya.(red)

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.