Portal Berita Hari Ini

Ahmad Fatoni : Gugatan Mahasiswa Ke Rektor Universitas Teknokrat Tidak Terbukti

Bandar Lampung, Nusantaratop – Rektor Universitas Teknokrat Indonesia memenangkan gugatan yang diajukan tiga Mahasiswa Ahmad Mufatus Sifai, Muhammad Iqbal Surya dan Ulil Absor Abdalla di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung pada Rabu 13 Oktober 2021.

Kuasa Hukum Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Ahmad Fatoni, S.H.CLA dari Law Firm Jakarta mengatakan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang menolak gugatan para mahasiswa dinilai sudah sangat tepat.

“Dari awal kami yakin gugatan para mahasiswa terhadap klien kami tidak akan terbukti. Kami bersyukur atas putusan tersebut, artinya keadilan itu ada dan masih memihak klien kami,” kata Ahmad Fatoni, Kamis (14/10/2021) .

Dalam fakta persidangan lanjut Fatoni, semua dalil yang diajukan 3 mahasiswa itu tidak terbukti, salah satunya tuduhan terhadap kliennya itu menerbitkan SK Pemberhentian dan Skorsing kepada mahasiswa melalui whatshap dianggap tidak benar.

“Karena SK tersebut telah diberikan kepada yang bersangkutan secara patut dan ada bukti penerimaan dokumen yang ditanda tangani langsung oleh mahasiswa tersebut dan telah dijadikan bukti di persidangan,” jelasnya.

Ahmad Fatoni menyampaikan, bahwa dalam fakta persidangan Saksi saksi juga telah menjelaskan dan mengatakan bahwa benar mahasiswa/Penggugat tersebut mendirikan bangunan semi permanen yang digunakan untuk berkumpul sampai larut pagi, berteriak, bernyanyi tanpa batas waktu.

Ia mengatakan meskipun telah diberikan peringatan oleh pihak keamanan kampus dan aparat Bhabinkantibmas namun tidak diindahkan, karena hal tersebut manganggu masyarakat setempat.

“Kemudian masyarakat setempat melalui Linmas melaporkan kepada RT dan kelurahan sehingga klien kami, kampus Universitas Teknokrat Indonesia mendapatkan surat peringatan dari kelurahan setempat,” ucap Ahmad.

Kemudian kata Fatoni, kliennya telah mencoba melakukan pendekatan persuasif kepada para mahasiswa/penggugat dan telah mencoba memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk di berikan arahan, dan meminta klarifikasi namun mahasiswa tersebut tidak hadir memenuhi panggilan.

“Berdasarkan hal tersebut senat fakultas dan senat universitas melakukan rapat dan membentuk TIM untuk menindaklanjuti permashalan tersebut, yang mencoreng nama baik Universitas Teknokrat Indonesia. Perbuatan yang dilakukan para mahasiswa/pengguat tersebut juga melanggar aturan kampus, baik kode etik mahasiswa ataupun peraturan rector,” jelas Ahmad.

“Jadi sekali lagi saya tegas kan tidak Serta merta SK Pemberhentian dan Skorsing tersebut terbit, sebagaimana yang di isukan dan diberitakan selama ini, tetapi telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada,” kata Fatoni.

Putusan perkara ini ungkapnya telah disaksikan secara bersama dan diperiksa oleh majelis hakim PTUN Bandar Lampung melalui tahapan-tahapan persidangan.

“Para pihak telah mengajukan bukti dan saksi-saksi dan hasil nya gugatan mahasiswa tidak terbukti dan di tolak, jadi berdasarkan putusan pengadilan terbukti sudah secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa/penggugat memang melanggar peraturan yang ada di kampus teknokrat serta melanggar kode etik mahasiswa,” ujarnya.

Menurut Ahamd Fatoni pemberitaan selama ini hanya merupakan penggiringan opini yang diduga hanya menjatuhkan nama baik kliennya.

“Kami dalam hal ini Universitas Teknokrat Indonesia, selama ini klien kami banyak diam dan tidak berkomentar terhadap isu-isu dan pengiringan opini di media media sosial, karna klien kami sangat menghormati proses hukum, menjungjung tinggi hukum, sekarang saat nya kami katakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah menolak gugatan 3 mahasiswa tersebut terbukti bahwa tuduhan tuduhan terhadap klien kami selama ini tidak benar,” ujar Pengacara Jakarta tersebut.

Tak luput Ahmad Fatoni berpesan terhadap mahasiswa/i agar hal itu dijadikan pembelajaran berharga berdasarkan aturan yang harus ditaati.

“Ini menjadi pelajaran untuk adik-adik mahasiswa, bahwa setiap kampus  ada aturan yang mesti ditaati, tidak ada kebebasan yang tanpa batas, sampaikanlah kebebasan berekspresi pada saluran saluran yang tepat, apa lagi Universitas Teknokrat Indonesia telah menyediakan Pusat Kegiatan Mahasiswa yang disana banyak organisasi kemahasiswaan untuk menuangkan ide-ide dan belajar berorganisasi yang baik dan benar,” tuturnya.

“Serta tidak mungkin kampus sebagai perwakilan orang tua para mahasiswa memberikan sanksi tanpa dasar dan fakta adanya pelanggaran, semoga menjadi pelajaran untuk kedepannya mahasiswa tersebut dalam hal ini penggugat,” pungkas Toni(red/ajs/tim).

Laporan : Anjas M

Editor     : Pahotan

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.