Portal Berita Hari Ini

PKP Langkat Diketuai Parsaoran Buta-Butar, Ketua DPP PKP Sumut Juliski : 1000 Anggota Setiap Kabupaten/Kota

Serah Terima SK DPK PKP Langkat, Jumat (18/06/2021) di kantor DPP PKP Sumut jalan Restu 186, Helvetia, Kota Medan.(Foto Dok PKP Sumut)

 

Medan, Nusantaratop – Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Provinsi Sumatra Utara (DPP PKP Sumut) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKP Kabupaten Langkat Periode 2021-2024, Jumat (18/6/2021) sekira pukul 15.30 Wib di kantor DPP PKP Sumut jalan Restu No 186, Helvetia, Kota Medan, Sumut.

Penyerahan SK diserahkan langsung Ketua DPP PKP Sumut Ir Juliski Simorangkir MM yang diterima langsung Ketua DPK PKP Parsaoran Butar-Butar, SE yang juga didampingi Sekjen DPP PKP Sumut, M Heru Purwiratno, Bendahara DPK PKP Langkat, Asna Dewi dan Ketua Organisasi, Keanggotaan Kaderisasi (OKK) Langkat, Safarudin.

Persiapan PKP Sumut jelang Pemilu 2024 ini sedang ditata para pengurus PKP di masing-masing Kabupaten/Kota.

Ketua DPP PKP Sumut Ir Juliski Simorangkir MM mengatakan untuk melengkapi syarat dari KPUD harus memiliki kantor dan keanggotaan yang resmi.

“Kalau datang KPU ke kantor DPK harus ada nama keanggotaan Kabupaten. Nama-nama tersebut akan dimasukkan oleh KPU ke Sistim Informasi Politik (Sipol). Nama-nama yang dimasukkan ke Sipol itulah pengurus kita yang resmi,” jelasnya.

“Pada saat kita nantinya mengikuti verifikasi KPU, bagi yang tidak aktif jangan kita bikin namanya,” ungkap Ketua DPP PKP Sumut.

Diskusi Pengurus PKP Langkat Dengan Ketua DPP PKP Sumut Ir Juliski Simorangkir MM, Jumat (18/06/2021) di lantai 2 Kantor DPP PKP Sumut jln Restu, No 186, Kota Medan. (Foto Dok PKP Sumut)

 

Untuk kelengkapan masuk ke Sipol, Ketua DPP PKP Sumut menjelaskan harus memiliki nomor rekening bank Partai, alamat kantor partai, partai domisili, ijin dari kelurahan/desa, dan kemudian foto kantor.

“Yang paling penting 1000 anggota per Kabupaten/Kota, untuk melengkapi Verifikasi, di kecamatan harus ada 50%, kabupaten/kota seluruh Indonesia 75%, dan Provinsi 100%. Maka dari itu Parpol dinyatakan lolos jika 34 provinsi seluruh Indonesia ada pengurusnya,” terangnya.

Ketua DPP PKP Sumut Juliski menambahkan keterwakilan kepengurusan PKP disetiap Kabupaten/Kota diwajibkan perempuan harus ada 30 %.

“Kalau Langkat itu tadi ada 23 kecamatan minimal 15 kecamatan terbentuk. Disetiap Kecamatan, kalau boleh harus tersebar ada keanggotaan yang kita rekrut,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPK PKP Parsaoran Butar-Butar, SE mengatakan persiapan untuk perlengkapan PKP Langkat sudah dikondisikan bersama sekretaris DPK Langkat Endang Suhaimi

“Kalau untuk persediaan kantor DPK bersama Sekjen sudah kita penuhi, kepengurusan perempuan 30% di PKP Langkat sudah kita penuhi,” kata Ketua DPK Parsaoran.

Parsaoran Butar-Butar mengungkapkan untuk membesarkan PKP direncanakan PKP berkolaborasi dengan kalangan masyarakat dalam membentuk kegiatan di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Niat kami ingin merangkul masyarakat dengan membentuk seperti membuat sablon, dan berupa souvenir, karena daerah Langkat merupakan salah satu objek Wisata di Sumut,” terangnya.

Selain itu juga sambung Parsaoran, para pihak nelayan juga direncanakan akan dirangkul PKP untuk kemajuan bersama masyarakat kabupaten Langkat. (red)

Editor : Pahotan

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.